1 For 1000 News

Tuesday, 4 March 2014

Yusril: Saya terpaksa menjadi kondektur bis kota di jakarta sambil kuliah

Pidato Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc
Konvensi Rakyat - Bandung, 2 Maret 2014
Tema: Sumber daya manusia dan kesehatan

Assalamualaikum wr.wb

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pimpinan dan seluruh anggota komite, para panelis, para peserta konvensi, hadirin hadirat yang saya muliakan

Siapapun yang menjadi presiden yang akan datang, pastilah dia akan menghadapi tantangan yang sangat berat untuk dipecahkan. tantangan dibidang sumber daya manusia dan kesehatan merupakan salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. 

Saya sendiri sungguh-sungguh menyadari dan mengalami penderitaan seperti itu. ayah saya sampai pensiun hanyalah seorang penghulu agama dan bahkan yang terakhir adalah Kepala Kantor urusan agama tingkat kecamatan. kami 11 orang bersaudara, hidup dalam kemiskinan, berjuang untuk sekolah , mati-matian sekolah itu.

Saya terpaksa menjadi kondektur bis kota di jakarta sambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. satu-satunya keyakinan saya adalah hanya pendidikan lah yang bisa mengubah nasib seseorang. andaikata waktu itu saya tidak sekolah, maka nasib saya akan sama dengan teman-teman diwaktu kecil. hidup sebagai nelayan dan sampai sekarang menjadi penjual ikan dipasar dipulau belitung tempat saya lahir. 

Sebab itu saya pikir program utama yang harus dipecahkan oleh presiden yang akan datang ialah memfokuskan segala sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini untuk membangun sumber daya manusia, kesehatan dan pendidikan.

Tugas Presiden akan datang adalah melihat kebelakang, mendalami apa yang telah dicapai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, meneruskan apa-apa yang sudah mereka capai dan mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat. saya tidak pernah benci kepada rezim-rezim sebelumnya. saya harus banyak belajar dari mereka, meneruskan apa yang baik dan mengkoreksi apa yang salah. saya tidak apriori terhadap Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto. banyak hal-hal positif yang dibuat pada masa pemerintahan orde baru di bidang pendidikan dan dibidang kesehatan. 

Posyandu sampai ke desa-desa, kolompencapir sampai ke kampung-kampung. memang menggelikan dan mentertawakan dilihat dari sudut pandang orang-orang berpendidikan. tapi bagi rakyat kecil apa yang dilakukan itu mempunyai manfaat yang sangat besar.

Kita sama-sama terlibat dalam proses amandemen UUD45, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. telah kita sepakati bersama anggaran dibidang pendidikan adalah 20% dari total APBN kita. walaupun pada tataran praktis sangat sulit untuk melaksanakannya. pertama pada kemampuan kita yang masih terbatas, kedua, setiap anggaran naik maka otomatis anggaran pendidikan naik juga. Pemerintah putuskan untuk membeli satu skuadron sukhoi, berakibat ada kenaikan sekian triliun APBN, maka otomatis pendidikan naik juga 20%. kami yang ada dipemerintahan pada waktu itu menghadapi kesulitan praktis menghadapi soal ini. namun anggaran yang sebesar itu walaupun sulit di implementasikan sekaligus, tapi secara bertahap harus sampai pada tingkat 20% itu. 

Pendidikan harus kita re-organisir kembali. sekarang tanggung jawab pemerintah pusat terbatas pada perguruan tinggi. TK, SD sampai SMA itu tanggung jawab pemerintah daerah. sudah saatnya kembali persoalan pendidikan ditangani langsung oleh pemerintah pusat agar kita mempunyai suatu standart, tujuan, sasaran yang jelas yang ingin kita capai dalam pendidikan ini. 

Begitu juga dibidang kesehatan, dimana kita harus memulai? kita harus memulai dari filosofi bangsa kita sendiri. nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kita sendiri. saya berpendapat 2 hal yang menjadi pedoman kita dalam membangun bangsa dan negara khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. pertama mengacu kepada Islam, kedua mengacu kepada Falsafah negara kita Pancasila

Saya ingat apa yang diucapkan Sutan Takdir Alisjahbana, dalam politik kebudayaan tahun 1930, Prof. Takdir mengatakan kalau bangsa ini ingin maju, ambil Islam seluruhnya atau ambil Baik seluruhnya! 

Tapi bukan Islam yang sembarangan Islam. Islam yang bagaimana yang dikatakan Prof. Takdir? dalam bahasa belanda dia mengatakan Islam yang Ruchten, Islam yang bercorak intelektual yang mendukung peradaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Minta maaf saya, bukan Islam yang serba ketinggalan apalagi Islam yang di tafsirkan dengan corak kekerasan kearah terorisme seperti sekarang. Islam yang rasional, Islam yang damai, Islam yang mengedepankan keagamaan dan kemanusiaan. inilah yang harus menjadi dasar, membangun kesehatan masyarakat kita, Paradigma kita bukan dari paradigma penyakit dan orang sakit, tapi mulai dari paradigma orang sehat dan kesehatan. jaga kesehatan, bangun pola kehidupan yang sehat, bertolak dari prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip kebangsaan kita. sediakan anggaran yang cukup untuk itu dan bangun pendidikan yang sekaligus mengedepankan ahlak yang mulia, jadikan bangsa ini bangsa yang cerdas. 

Bangsa yang berahlak tinggi, bangsa yang cerdas yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. sekarang ini! bangsa ini kehilangan cara berfikir rasional. Emosional, tidak jelas, mudah marah, mudah bereaksi, mudah mengecam orang, mudah memaki orang! 

Bayangkan sekarang, baca koran saja orang tidak baca isinya dia cuma membaca judulnya. dan judulnya itu mau-maunya wartawan, kadang-kadang lain judul lain isi. begitu baca judul langsung bereaksi! bayangkan di satu negara para politisi bertindak, menentukan sikap politik hanya dengan berita-berita koran dan berita-berita internet menghantam lawan, memojokkan yang lain, memaki siapa saja! mau jadi apa bangsa ini? 

Karena itu tugas kedepan ini, saya tidak optimis saya akan terpilih menjadi presiden. tidak optimis dengan sistem yang ada sekarang ini. orang-orang model saya ini selamanya akan tersingkir . tidak mungkin.. kecil kemungkinannya untuk terpilih menjadi presiden.

Sekarang ini yang populer itu jadi presiden itu orang yang wajahnya wong deso, saya ini walaupun orang kampung tampangnya tidak tampang wong deso! yang lugu, yang kalau ditanya.. "wong saya aja ora ngerti" yah! yang kayak begini yang sekarang laku jadi calon presiden. bukan saya, bukan barangkali 6 orang yang intelektual yang disamping kita ini.

Kalau seperti ini pemimpin kita kedepan! bangsa ini mudah didikte dan dikendalikan bangsa-bangsa lain! 

Terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb

Tuesday, 4 February 2014

Transkrip Lengkap kelanjutan sidang Uji Materi UU Pilpres oleh Prof. Yusril di MK


PERIHAL
Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (4), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON
1. Yusril Ihza Mahendra

ACARA
Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 3 Februari 2014, Pukul 13.44 – 14.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

PERSIDANGAN

1. Arief Hidayat (Ketua)
2. Ahmad Fadlil Sumadi (Anggota)
3. Maria Farida Indrati (Anggota)

Luthfi Widagdo Eddyono Panitera Pengganti


Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Yusril Ihza Mahendra



KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 108/PUU-XI/2013 dengan agenda yang kedua Perbaikan Permohonan, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Saudara Pemohon, yang hadir, Pak Yusril sendiri? Baik, ini agenda kedua. Majelis telah menerima perbaikan permohonan dari Pemohon. Saya minta Pemohon bisa membacakan pokok-pokok perbaikan dari permohonan ini, apa saja? Tidak usah keseluruhan mengulang, tapi pokok-pokok dari perbaikan ini saja yang disampaikan karena yang tertulis sudah Majelis terima.

Saya persilakan, Pemohon.

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Waalaikumsalam. wr. wb.

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Yang Mulia Ketua, dan Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, hadirinhadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemukakan perbaikan-perbaikan atas permohonan yang telah kami sampaikan dalam sidang pertama, beberapa waktu yang lalu.

Dari keseluruhan permohonan yang lalu, setelah mendengar saran dan masukan dari Panel Hakim dan juga mencermati berbagai perkembangan yang terjadi selama lebih-kurang dua minggu terakhir ini, maka izinkanlah kami untuk menyampaikan bahwa di dalam permohonan ini, kami menambahkan angka romawi baru, yaitu angka romawi IV, judulnya adalah “Permohonan Tidak Nebis In Idem”.

Ada empat poin yang dikemukakan di dalam angka IV ini, yaitu pertama Pemohon menegaskan bahwa di dalam uraian-uraian terdahulu, khususnya dalam uraian tentang argumen konstitusional. Bahwa pasal-pasal yang dimohon bertentangan dengan norma Konstitusi Pemohon menunjukkan bahwa permohonan ini berbeda dengan permohonan-permohonan yang ada sebelumnya.

Pemohon merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk juga Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa apabila pasal-pasal telah diajukan sebelumnya,namun batu pengujinya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbeda dan argumen yang digunakan juga berbeda, maka permohonan itu tetap dapat diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak dapat digolongkan sebagai permohonan yang nebis in idem. Ini kami terangkan di dalam uraian angka IV ini, sambil mengutip seluruh permohonan-permohonan yang pernah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, antara lain adalah putusan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Ya.

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Putusan Nomor 56/PUU-IV/2008, diputus tanggal 17 Januari 2009. Putusan Nomor 51, Nomor 52, Nomor 59/PUU-VI/2008, 18 Februari 2009. Dan kemudian yang terakhir sekali adalah Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohon oleh Saudara Effendi Gazali dan baru diucapkan tanggal 23 Januari 2014 yang menguji norma Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terhadap norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan mengutip semua ini, maka dengan membaca pokok permohonan di halaman pertama dari permohonan ini, jelas bahwa permohonan yang kami sampaikan berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Khususnya dalam keseluruhan permohonan-permohonan sebelumnya, tidak pernah secara spesifik menguji pasal-pasal yang dimohonkan uji di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan sistem presidential yang diatur di dalam Pasal 7C Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Majelis Hakim yang saya muliakan. Di samping menunjukkan perbedaan-perbedaan norma yang diuji, di dalam keseluruhan permohonan yang kami sampaikan, khususnya di dalam romawi yang khusus membahas argumentasi konstitusional. Bahwa pasal-pasal yang dimohon uji di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon seluruhnya mengemukakan argumentasi yuridis dan konstitusional dan tidak mengemukakan argumentasi politik ataupun argumentasi lainnya.

Pemohon berpendirian karena Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan satu-satunya landasan yang dapat dipergunakan untuk memutus perkara di Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemohon seluruhnya mengemukakan argumen konstitusional di dalam permohonan ini dan menjauhkan argumentasi politik sosiologis, maupun argumentasi-argumentasi yang lain.

Kemudian, pada petitum juga terdapat perbedaan, khususnya perbedaan antara permohonan Pemohon dengan permohonan Saudara Effendi Gazali yang baru diputus oleh Mahkamah Konsitusi tanggal 24 Januari yang lalu.

Ada persamaan, ada perbedaan. Permohonan Saudara Effendi berhenti pada titik memohon kepada Mahkamah agar pasal-pasal yang diuji di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bahwa pasal-pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berhenti sampai di situ.

Tidak ada dalam permohonan Saudara Effendi Gazali memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan supaya pemilu disatukan, tidak ada. Begitu juga di dalam putusan Mahkamah dalam diktum putusan Mahkamah yang tiga diktum, juga tidak ada Mahkamah menyatakan bahwa pemilu disatukan.

Dalam permohonan Saudara Effendi Gazali, diterangkan di dalam uraiannya, alasan-alasan mengapa pemilihan umum harus disatukan. Karena rezim pemilu di dalam Pasal 22E hanya ada 4 jenis pemilu. Pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, pemilu untuk memilih anggota DPD, pemilu untuk memilih anggota DPRD, dan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Kami sependapat dengan Yang Mulia Hakim Maria Farida bahwa pilkada menurut Undang-Undang Dasar 1945 tidak termasuk rezim pemilihan umum. Di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 22I Undang-Undang Dasar 1945.

Persoalannya adalah kemudian kalau permohonan berhenti sampai di situ setelah pasal-pasal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan batal demi hukum, what next, apa selanjutnya? Yang terjadi adalah kevakuman hukum. Untuk mengatasi itu, Mahkamah kemudian mengatakan, “Putusan ini baru berlaku tahun 2019, tidak ketika diucapkan.” Kami mohon maaf, kami nyatakan kami berbeda pendapat dengan Mahkamah. Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tegas menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan hukum mengikat seketika setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.” Pemohon ini adalah orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia mengajukan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk dibahas sampai selesai di Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemohon memahami teks Pasal 46 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu.

Kami menganggap putusan Mahkamah itu tidak lazim. Ada perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan bisa dinyatakan berlaku tanggal sekian, diundangkan tanggal sekian, pada pasal tertentu baru berlaku 6 bulan atau setahun kemudian. Bahkan di bidang Hukum Administrasi Negara, bisa saja peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku surut ke belakang, tapi tidak putusan pengadilan, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah berlaku seketika diucapkan. Mahkamah merujuk kepada dua putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya sebagai justifikasi bagi putusan yang dinyatakan baru berlaku 5 tahun ke depan. Tapi, maafkanlah kami menganggap bahwa pertimbangan itu adalah tidak tepat. 

Kami dapat mengadakan suatu perbandingan begini, andai dalam satu perkara pidana, seorang bupati diadili di Pengadilan Tipikor karena didakwa melakukan korupsi. Oleh Pengadilan Tipikor diputuskan bupati itu bersalah, dijatuhi pidana 5 tahun, tapi dinyatakan berlaku sejak tahun 2019. Artinya, bupati koruptor itu tetap menjadi bupati 5 tahun dan setelah 5 tahun lagi, baru dia menjalani pidana. Sulit untuk dipahami oleh saya maupun dipahami oleh orang-orang yang mencoba berpikir lurus di Negara Republik Indonesia ini.

Karena itu, beda dengan permohonan Effendi Ghazali. Meskipun sama-sama memohon supaya Mahkamah menyatakan pasal-pasal yang diuji di dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mohon kepada Mahkamah menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kami memohon kepada Mahkamah supaya Mahkamah menafsirkan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagai penafsir konstitusi. Sekiranya permohonan kami itu dikabulkan dan Mahkamah menafsirkan langsung Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E, maka tidak seperti permohonan Effendi Ghazali setelah diputus bertentangan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lantas terjadi kevakuman hukum dan meminta pemerintah dan DPR membuat undang-undang baru untuk Pemilu Tahun 2019. Sekiranya Mahkamah menafsirkan langsung Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1), (2), (3), maka putusan itu berlaku seketika dan pemilu 2014 ini langsung menyatukan empat rezim pemilu Undang-Undang Dasar 1945 tanpa menunggu undang-undang, tanpa menunggu tahun 2019.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Kemudian, yang terakhir? Ada petitum angka 4? Cukup?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Tidak, menunggu tahun 2019.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Ini juga kami kemukakan bahwa … minta maaf, saya jadi agak lupa (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Yang petitum terakhir itu berarti sekarang?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Ya.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Enam, ya?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Petitum terakhir, kita mohon kepada Mahkamah supaya menafsirkan maksud Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E. Kalau itu ditafsirkan, maka kita langsung melaksanakannya tanpa menunggu undang-undang, meskipun memang Pasal 22E mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Tapi ini pemilihan presiden yang spesifik di dalam Pasal 6A. Pasal 6A mengatakan tata cara pemilihan presiden diatur dengan undang-undang, bukan ketentuan lebih lanjut. Tata caranya. 

Persoalannya kemudian adalah apakah ketentuan misalnya mengenai ambang batas atau presidential threshold, apakah itu terkategorikan sebagai hal yang harus lebih lanjut diatur oleh pembentuk undang-undang ataukah itu termasuk satu hal yang sebenarnya tata cara yang tidak perlu diatur di dalam undang-undang.

Itu satu hal yang ingin saya kemukakan. Karena itu, izinkan kami, Yang Mulia, kami berbeda pendapat. Di dalam permohonan Effendi Ghazali, sebagian permohonannya telah dikabulkan, namun Majelis tidak mengabulkan Pasal 9 Undang-Undang Pilpres tentang ambang batas, tentang presidential threshold. Di dalam pertimbangan Mahkamah, kami menemukan hal yang kontradiksi. Di satu pihak, Mahkamah berpendapat bahwa dengan melihat kepada original intent maupun berbagai metode tafsir konstitusi yang dikutip oleh Mahkamah, maka maksud Pasal 22E adalah pemilihan umum harus disatukan. Dan kata-kata di dalam Pasal 6A ayat (2), Mahkamah berpendapat, kata-kata, “Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik, peserta, atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan.”

Mahkamah berpendapat kata-kata sebelum pemilihan umum dilaksanakan tidak mungkin diartikan sebagai pemilihan presiden dan wakil presiden karena sudah pasti harus dicalonkan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu pendapat Mahkamah. Jadi, Mahkamah berpendapat bahwa partai politik atau gabungan parpol itu, peserta pemilu mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden sebelum pemilihan umum dilaksanakan adalah sebelum pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik seperti diatur dalam Pasal 22E, yaitu pemilihan umum DPR dan DPRD.

Tapi, Mahkamah menolak Pasal 9. Kalau Pasal 9 ditolak, bagaimana … dan mengatakan bahwa itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Kalau pemilu sudah disatukan, maka bagaimana … bagaimana kita bisa menentukan ambang batas? Pemilu empat serentak: pemilu DPR, presiden, wakil presiden, DPD, serentak. Tapi Mahkamah menolak mengabulkan Pasal 9 dan meminta kepada DPR dan presiden mengaturnya dengan undang-undang 
sebagai kewenangan dari pembentuk undang-undang. Kalau pemilunya serentak, bagaimana menentukan ambang batas? Karena itu, kami ajukan kembali permohonan ini dan mohon Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

Terakhir, yang ingin saya kemukakan adalah juga di sini, Mahkamah dalam pertimbangannya mengatakan bahwa putusan atas permohonan Saudara Effendi Gazali dikabulkan dan baru dilaksanakan tahun 2019, dengan pertimbangan tahapan-tahapan pemilu, kesiapan KPU, dan di sini kami mengemukakan bukti-bukti baru, Yang Mulia.

Bahwa KPU menyatakan siap melaksanakan apa pun putusan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat Mahkamah Konstitusi bukanlah KPU, KPU itu diatur sendiri dalam konstitusi. Mahkamah bukan KPU. Mahkamah menguji undang-undang dan memutuskannya, bagaimana Mahkamah bisa mengatakan KPU belum siap, tahapan akan terganggu. Sementara KPU dan berbagai statement yang dikemukakan oleh KPU mengatakan, mereka siap melaksanakan pemilu serentak, apa pun diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kalau Mahkamah ingin fair, Mahkamah kan berwenang untuk memanggil siapa saja, presiden bisa, “KPU, panggil di sini, Mahkamah tanya. Ini ada permohonan Effendi Ghazali atau permohonan Saudara Yusril, dia minta Pemilu Tahun 2018[sic!] disatukan. Kami tanya, Saudara KPU? Saudara siap laksanakan atau tidak?” Itu fair, Mahkamah tidak pernah bertanya kepada KPU. Mahkamah sendiri yang menyimpulkan KPU belum siap. Apa dasarnya Mahkamah berkesimpulan seperti itu? Karena itu, kami kemukakan di sini, mohon untuk diputuskan.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, Pemohon. Jadi, Pemohon mengungkapkan ada beberapa hal yang baru, baik dari dasar pengujiannya, maupun posita, atau alasan-alasan, sehingga Pemohon berpendapat bahwa ini tidak nebis in idem, ya. Kemudian juga berkaitan dengan presidential threshold, yang diatur di dalam Pasal 9, ini belum diujikan dan menemukan beberapa hal baru, termasuk mengkritisi dari putusan Mahkamah yang berhubungan dengan pengujian yang dilakukan oleh permohonan Effendi Ghazali.

Ada satu hal yang akan dikemukakan oleh Prof. Maria, saya persilakan.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Terima kasih. Hanya kesalahan ketik sedikit mungkin, tapi ini menjadi permasalahan, Prof. Yusril. Halaman 18, permohonan tidak nebis in idem. Di sini dikatakan, berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka sebelum sampai pada kesimpulan permohonan ini, Pemohon ingin menegaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon telah melakukan telah terhadap permohonan pengujian ini.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Telaah, ini berarti ya? Prof. Yusril, ya?

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Mungkin telaah, ya?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Telaah.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Telaah.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Telaah ya, nah di situ telah jadi ya, ini jadi itu.

Kemudian, ada satu lagi di halaman 19, nomor 4 di sini, ada kesalahan ketik sedikit di sini. “Berdasarkan uraian dalam angka 1, sampai dengan 3 di atas, permohonan berpendapat,” mungkin di sini, Pemohon berpendapat bahwa permohonan pengujian ini, jadi ini kelebihan (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Direnvoi, ya?

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Direnvoi saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Pemohon ya, halaman 19.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Halaman 19, nomor 4.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Nomor 4.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI
Sudah itu saja.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Jadi ini direnvoi. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas, Pemohon berpendapat bahwa permohonan begitu ya, Pemohon? Prof. Yusril, begitu ya?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Baik, Yang Mulia. Kami akan perbaiki dan ketika kami serahkan kembali permohonan ini untuk sidang Pleno, maka hal-hal yang salah ketik dan lain-lain (...)

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Atau hal ini sudah kita renvoi saja ya, anu dicatat di Berita Acara bahwa ini ada perbaikan yang pada halaman 18 itu, telaah. Kemudian pada halaman 19 itu, tertulis permohonan yang betul adalah Pemohon. Begitu ya?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Baik.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik.

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Meskipun begitu, kami akan baca kembali, sekiranya tadi pada awal sidang Pleno kami akan sampaikan, sekiranya masih ada kesalahan dan akan direnvoi. Terima kasih, Pak.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Baik, terima kasih, Pemohon Prof. Yusril. Kalau sudah tidak ada lagi, maka yang terakhir, Saudara Pemohon mengajukan bukti dari P-1 sampai dengan P-6D?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Betul.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Betul. Dengan ini saya sahkan. Masih ada lagi, Pemohon?

PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA
Sudah cukup.

KETUA: ARIEF HIDAYAT
Cukup, ya? Saya kira persidangan perbaikan permohonan ini sudah cukup. Nanti Majelis Panel akan melaporkan pada Pleno tindak lanjut dari persidangan ini ya, kalau begitu sudah cukup. Dengan ini, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

Thursday, 30 January 2014

Yusril: MK itu bukan KPU, MK itu Bukan Tuhan, MK itu Hakim!


Wawancara Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra dengan Jak-TV , 30 Januari 2014, Jam 20:00


Jak TV
Mungkinkah Pemilu serentak akan dilakukan 2014, seperti yang di Ajukan oleh Yusril Ihza Mahendra. Saat ini distudio sudah hadir Capres PBB, Pak Yusril Ihza Mahendra. 

Assalamualaikum Pak Yusril 

Prof. Yusril 
Wa alaikum salam Wr. Wb

Jak TV
Ini sudah capres pak ya..

Prof. Yusril 
Hehehe Iya.. iya

Jak TV
Kalau Lainnya masih malu-malu nih, Pak Yusril sudah dengan tegas menyerukan bahwa ini Capres dari PBB..

Prof. Yusril
Iya sebab kalau saya tidak dalam posisi sebagai Bakal Calon yang diajukan oleh salah satu Partai Politik, jadi saya tidak dapat mengajukan permohonan uji materil ke MK karena saya tidak punya kedudukan hukum, maksudnya tidak punya Legal Standing

Jak TV
Jadi itulah Kesannya jadi lebih kuat daripada Efendi Gazali dalam pengajuan ini, karena bapak Capres yang berkepentingan. Tetapikan sudah jelas ini Keputusannya Final tidak bisa di tinjau kembali pak, padahal MK sudah memutuskan 2019, jadi bagaimana Pak Yusril Masih tetap Mengajukan 2014 Pemilu Serentaknya?

Prof. Yusril
Iya Sebenarnya di dalam berbagai putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri, kalau kita telaah dengan mendalam, Mahkamah itu juga dari waktu ke waktu bisa berubah pendapatnya. bisa berubah pertimbangan hukumnya dan bisa berubah juga putusannya. jadi kalau kita baca Hukum Islam itu dikatakan bahwa, Hukum itu diputuskan karena ada sebab tertentu, dan kalau sebab itu berubah maka hukum pun harus berubah pula.

Jak TV
Kepastian Hukumnya dimana nih pak kalau berubah-berubah terus kan?

Prof. Yusril
Iya karena manusia itu juga terus berkembang, Masyarakat juga terus berkembang, termasuk juga putusan yang sekarang yang mengabulkan permohonan Pemilu dilakukan serentak. 

Jak TV
Sebelumnya sudah ada yang begini? contohnya apa tuh pak.. 

Prof. Yusril
Sebelumnya sudah pernah diuji ditolak oleh MK. Pak Mahfud dulu juga menolak tapi sekarang mengabulkan. hehehe kira-kira begitulah

Jak TV
Itulah contoh perubahan-perubahan yang anda contohkan tadi itu ya.. Nah ini apa anda memperbaiki permohonan uji materi ini? dalam hal apa ini perbaikannya? 

Prof. Yusril
Oh ya.. jadi Pak Efendi Gazali itukan sudah mengajukan permohonan pada bulan Januari 2013. sekian lama tidak ada kabar beritanya. yah, sunyi senyap begitu, karena sudah hampir 10 bulan tidak ada kabar beritanya, saya mengajukan permohonan. Memang ada kesamaan, ada perbedaan juga dengan permohonan Pak Efendi Gazali itu. 

Nah, Baru satu kali dimulai sidang atas permohonan saya itu, 3 Hari kemudian MK memutuskan permohonan Pak Efendi Gazali yang sudah 10 Bulan tidak ada kabar beritanya itu. lalu kita bertanya-tanya, ini ada apa? secara politik ada apa? jangan-jangan karena permohonan saya itu dampaknya begitu luas, lalu lebih baik yang punya Pak Efendi Gazali aja diputus, nanti seolah-olah dengan diputus lalu permohonan pak yusril jadi tidak begitu relevan lagi.

Mungkin dengan kesan seperti itu sampai terucap juga dari saya mengatakan, setelah Putusan Pak Efendi Gazali ini, saya mau mengkaji ulang permohonan saya, apa saya akan teruskan atau tidak? tapi setelah saya berkali-kali saya membaca putusan itu, juga terlibat dari perdebatan di Indonesia Lawyer Club , Masukan dari teman-teman, lalu saya berkesimpulan bahwa saya harus melanjutkan permohonan saya ini, dan saya memang memperbaiki permohonan itu dengan memasukkan beberapa hal yang diputus oleh MK dalam permohonan Pak Efendi Gazali. jadi saya melihat ada Kontradiksi didalam putusan Pak Efendi Gazali itu. 

Contoh begini, disatu pihak dalam pertimbangan hukumnya, MK mengabulkan bahwa Pemilu itu harus dilakukan serentak. jadi dianggap Pemilu tidak serentak itu Inkosntitusional. Yang konstitusional Pemilu serentak, walaupun itu dikatakan baru berlaku tahun 2019. 
Tapi dipihak lain, MK tidak mengabulkan permohonan Pak Efendi itu atas pasal 9 tentang Presidential Threshold itu. Jadi Partai atau gabungan partai baru bisa mengajukan calon Presiden kalau Jumlah kursi mereka 20% di DPR minimum atau 25% Suara sah secara nasional. itu tidak dikabulkan! dianggap bahwa itu kewenangan DPR dan Presiden untuk menyusun UU. 

Putusan inikan sebenarnya tabrakan satu sama lain. kalau MK berpendapat bahwa Pemilu tidak serentak Inkonstitusional, yang konstitusional Pemilu serentak. Kalau Pemilu serentak, bagaimana mau menentukan Presidential Threshold? iya kan?

Jak TV
Logikanya tidak Nyambung ini pak...

Prof. Yusril
Ngak Nyambung... kecuali ada dukun atau tukang ramal disitu, baru tahu bahwa partai ini sudah dapat 20%. Bagaimana pemilu saja belum? Pemilu saja serentak! 

Saya ajukan ini sambil mempertajam permohonan saya sendiri. Dan sebenarnya permohonan Pak Efendi Gazali itu kalau saya baca dengan seksama didalam Petitum, apa yang diminta kepada MK itu, itu tidak secara tegas meminta supaya Pemilu itu di satukan. begitu juga dalam Putusan MK tidak menyinggung itu, tapi dalam uraian permohonannya ada, dan dalam pertimbangan hukum atau pendapat dari MK ada!

Jak TV
Artinya di Amar Putusannya tidak ada ?

Prof. Yusril
Tidak ada.. Amar Putusan tidak mengatakan bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden itu harus dilakukan pada waktu bersamaan. itu tidak ada, hanya dikatakan, point pertama menyatakan pasal-pasal ini seluruhnya bertentangan dengan UUD 45, lalu pasal-pasal itu tidak punya kekuatan hukum mengikat, tapi dihitung saat itu mulai berlaku tahun 2019 dan pemilu seterusnya.

Jadi saya malah menegaskan dalam permohonan saya itu didalam Petitum, tapi juga saya memberikan sebuah solusi yang didalam permohonan pak Efendi Gazali itu tidak ada solusinya. kalau dinyatakan bertentangan dengan UUD45, terus dinyatakan pasal-pasal itu tidak punya kekuatan hukum mengikat, lantas apa? kan ada kevakuman hukum?

Penelpon (Pak Masmen):
Saya dengan Masmen di pontianak, begini Prof, karena ada putusan yang saya melihat keputusan MK itu diputus pada hari sekarang untuk berlakunya tahun 2019. kira-kira menurut Profesor ahli tata negara terhadap keputusan ini? kira-kira benar atau salah menurut Prof gitu loh? saya juga pun sebagai orang hukum bingung, kenapa diputus sekarang, harus berlaku 2019. Jadi bagaimana dengan dari 2014 sampai 2019, itu hukum mana yang akan dipakai prof? 

Prof. Yusril
Yah jadi memang itu salah satu problematik didalam putusan MK sekarang. kalau kita baca pasal 47 UU MK,  dikatakan, Putusan MK itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tetap seketika setelah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. jadi tidak ada tunda-tunda. 

Beda dengan kita bikin UU atau bikin peraturan. kalau bikin UU misalnya, setiap pengendara sepeda motor wajib pakai Helm. UU nya dibikin 1 Januari 2014, tapi baru berlaku 1 Januari 2015.

Jak TV
Bisa UU ini berlaku pada setahun kemudian.. 

Prof. Yusril
Setahun kemudian bisa! atau UU juga bisa Mundur kebelakang. Misalnya UU tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Sebutkan syarat-syarat pengangkatan ini, terus dinyatakan dalam ketentuan peralihan, dikatakan, tetapi untuk pegawai honorer yang sudah bekerja 2 tahun yang lalu, itu langsung diangkat jadi pegawai negeri tanpa memenuhi syarat-syarat ini. Jadi mereka yang 2 tahun yang lalu itu diuntungkan. itu bisa! 

Tapi kalau putusan pengadilan, itu beda dengan peraturan. Putusan pengadilan itu kongkrit. Jadi UU yang abstrak diterapkan dalam kasus yang kongkrit, diputuskan! 

Saya bisa kasih 2 contoh begini, misanya ada bupati korupsi. Diadili di pengadilan Tipikor, terus dia dihukum 10 tahun penjara, tapi berlaku 5 tahun lagi. Jadi orang ini sudah di buktikan korupsi dan bersalah, tapi karena berlaku 5 tahun lagi, yah dia balik, dia jadi bupati lagi terus saja.. kan jadi aneh keputusan seperti itu. 

Kedua, Misalnya dalam kasus perceraian, oleh Pengadilan agama, pasangan suami istri A dan B, dikatakan dikabulkan cerai! terus suaminya disuruh mengucapkan Talak, tapi berlakunya 5 Tahun Kemudian! kan jadi bingung? orangnya pulang ke rumah, terus tetangganya nanya.. Loh! ente inikan sudah cerai, kok masih serumah? apa kumpul kebo? bukan begitu?.. Pak RT kan pusing..

Jak TV
Apakah kongkritnya pernah  putusan gugatan Pak Yusril juga, Hendarman Supandji diputuskan jabatannya? 

Prof. Yusril
Oh iya! serta merta...

Jak TV
Langsung di cabut jabatannya, dinyatakan ini...

Prof. Yusril
Yah, pada waktu itu Pak Mahfud MD lihat jam tangan, dia bilang, mulai hari ini 10 November 2010 jam 14:35 Republik Indonesia tidak punya Jaksa Agung lagi! 

Jadi memang putusannya itu seketika! contoh misalnya BP Migas. waktu di Uji UU Migas dinyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD 45, dibatalkan seketika itu juga! BP Migas tidak bisa berbuat apa-apa lagi!

Nah, jadi kalau sekarang ini putusannya itu digantungkan 5 tahun lagi, ini membingungkan. Dan MK itu untuk memperkuat pembenarannya merujuk pada 2 putusan MK sebelumnya tentang KPK, pada waktu itu, yang sebenarnya juga suatu putusan yang salah. 

Susah ini, kita secara akademik mengatakan bahwa putusan itu banyak kelirunya, banyak salahnya, tapi bagaimanapun juga keputusan pengadilan itu mengikat, jadi walaupun salah tetap saja mengikat, itu susahnya! 

Jak TV
itu intinya pertanyaan saya yang berikutnya, seperti itu. bahwa, apapun keputusannya itu berlaku final dan mengikat, tidak bisa ditinjau kembali, tidak bisa diganti-ganti lagi begitu yang sudah diputuskan. dan ini sudah diputuskan Pak yusril.. 2019 serentaknya. ini bagaimana pak Yusril bisa mengajukan agar 2014? kan tidak mungkin MK mengganti, tidak jadi deh serentaknya 2019, kayak gugatan Pak yusril saja deh di 2014, kan tidak mungkin dong diganti seperti itu? 

Prof. Yusril
Sebenarnya begini, Hukum itu kan dinamis ya, jadi kadang-kadang orang melarang sesuatu itu juga tidak tiba-tiba. misalnya didalam Al-quran itu Allah Ta ala mengatakan orang Meminum Alkohol. mula-mula itu tidak diharamkan, hanya disebutkan, dalam Khamar itu ada kebaikan tetapi juga ada keburukan. jadi diingatkan.. kedua, janganlah kamu mendirikan sholat ketika dalam keadaan mabuk. belum diharamkan itu.. belakangan baru ditegaskan, bahwa minum Alkohol itu Haram Hukumnya.. 

Jadi kadang-kadang ada step-step seperti itu.. Tuhan pun begitu, apalagi manusia.

Jak TV
Tapi inikan beda..

Prof. Yusril
MK bukan Tuhan (tertawa)

Jak TV
Kan tidak mungkin babi diharamkan, kemudian gak jadi haram deh, kan gak mungkin gitu, bertentangan. inikan sudah 2019 serentaknya , gak jadi deh..

Prof. Yusril
Jadi begini.. sama juga seperti putusan tadi. tahun 2009 sudah pernah kita uji. tapi ditolak. ada berapa orang juga menguji, tapi di tolak juga. Tapi pada 2013, kata Pak Mahfud itu sudah diputuskan dalam sidang MK, bahwa permohonan itu dikabulkan. cuma pada waktu itu tidak segera dibacakan. Mungkin pak Mahfud ngak enak kalau membacakan, karena siapa tahu beliau mau maju juga sebagai calon Presiden. nanti kalau beliau memutuskan, kan kesannya Pak Mahfud sengaja memutuskan supaya beliau bisa nyapres, jadi ngak enak. 

lalu, zamannya Pak Akil gak dibacakan sampai sekian lama, baru zaman Pak Hamdan Zoelva itu dibacakan. tapi begini, kalau ada argumen-argumen baru tentang hal itu, MK memang bisa mengubah putusannya. Jadi saya sebagai pemohon, sesudah Pak Efendi Gazali, itu harus menunjukkan kepada MK bahwa Permohonan saya itu tidak Nebis In Idem, tidak sama dengan Permohonan sebelumnya. jadi pasal-pasal UU yang sudah di Uji, di tolak, itu bisa diajukan lagi, kalau UUD 45 yang dijadikan batu Ujiannya itu berbeda.

Jak TV
Ini berbeda yang diajukan?

Prof. Yusril
Beda! Pak Efendi Gazali tidak menguji dengan sistem Republik mengacu kepada pasal 7c UUD 45, Pasal 4 ayat 1-2. Jadi saya menggunakan pasal itu yang tidak di kemukakan pak Efendi Gazali. 

Kemudian Pasal 9, Pak Efendi Gazali mohon tapi tidak dikabulkan oleh MK. saya tetap mohon dengan argumen yang sama sekali berbeda, siapa tahu MK bisa mengabulkannya. 

Tapi persoalan apakah ini berlaku 2014 atau 2019, menurut pikiran saya bahwa Permohonan saya itu ada kemungkinannya. ada kemungkinan itu dikabulkan. Karena apa? karena pak Efendi gazali itu, seperti yang saya bilang tadi, itu tidak ada solusinya. beliau cuma minta pasal-pasal ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 45. Dikabulkan sama MK! minta pasal-pasal tadi dinyatakan tidak punya kekuatan hukum mengikat, dikabulkan oleh MK. Artinya itu ada kevakuman hukum. makanya MK mengatakan tidak bisa dilaksanakan segera, karena itu DPR dan Presiden harus membikin UU untuk mengganti pasal-pasal yang dibatalkan MK tadi. 

Saya ada caranya.. saya setelah menyatakan minta ini batal, bertentangan dengan UUD45, tidak punya kekuatan hukum mengikat, saya minta MK menafsirkan maksud dari pasal 6A ayat 2 dan pasal 22E UUD45. Kalau MK Tafsirkan maknanya apa, (maka) tidak perlu UU! dan itu bisa dilaksanakan tahun 2014 ini! 

Pasal 6A ayat 2 itu bunyinya begini, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik PESERTA Pemilihan Umum sebelum Pemilihan umum dilaksanakan. Apa artinya? 

Menurut tafsiran saya, yang boleh mengajukan Calon Presiden itu hanyalah Partai Politik peserta pemilihan Umum. jumlahnya cuma 12. 3 di Aceh. Di Aceh itu ngak bisa mengajukan Presiden. 12 aja! 12 itulah yang mengajukan. kapan dia boleh mengajukan? lalu dikatakan, sebelum Pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum yang mana? MK dalam putusannya Pak Efendi Gazali mengatakan Pemilihan umum DPR dan DPRD, bukan Pemilihan Presiden! 

Nah kalau ditafsirkan seperti itu, maka Partai Politik yang sekarang ini, yang 12 ini harus mencalonkan Presidennya sekarang! KPU harus buka pendaftaran. 

Lalu pengertian Pemilihan Umum itu satu! Pak Efendi tidak mohon. Dalam diktum tidak ada. misalnya begini, saya menggunakan penafsiran bahasa, kata-katanya begini, dalam Pasal 2E dikatakan Pemilihan Umum dilaksanakan secara Luber, Jurdil, sekali dalam 5 tahun. 

Sekali dalam 5 tahun itu apa? saya minta MK menafsirkan. sekali dalam 5 tahun, Pemilu yang 4 Jenis itu. Pemilu DPR, Pemilu DPRD, DPD, Presiden dilaksanakan sekali dalam 5 tahun! sekali pada hari yang sama! 

Kalau diadakan Pemilu Legislatif dulu, Pilpres belakangan. itu sekali atau 2 kali? kalau MK putuskan begitu, gak perlu UU! langsung bisa dilaksanakan. Artinya, kalau ini langsung dilaksanakan, tahun 2014. 

Sekarang MK dalam putusannya, penilaiannya begini, kalau dilaksanakan sekarang mengganggu tahapan Pemilu. kuatir KPU tidak siap.

Saya kumpulkan statement-statement KPU, saya bawa ke sidang MK besok. Anda ini kan HAKIM, bukannya KPU! KPU sendiri mengatakan "Siap melaksanakan Putusan MK, Apapun Putusannya" 

Mestinyakan kalau MK mau Fair, pada waktu dia mau memutuskan perkara ini, KPU diundang! ditanya, eh ini ada permohonannya.. 

Jak TV
Ini jadi Peta konflik yang mengatakan tidak siap

Prof. Yusril
Siapa yang bilang tidak siap? MK bilang tidak siap. MK itu bukan KPU! MK itu Hakim! siap tidak siap, yang bisa bilang siap tidak siap itu KPU! KPU nya bilang siap! MK nya bilang tidak siap! yah inikan Ngawur! 

Jak TV
Dan itu semua sudah ditulis dalam permohonan Pak yusril 

Prof. Yusril
Sudah, sudah saya perbaiki, nanti debatnya ramai di MK, saya tunjukin bukti, nih bukti-buktinya! 

Penelpon (Pak Ridwan)
Selamat Malam bang Yusril.

Prof. Yusril
Ya Malam 

Penelpon (Pak Ridwan)
Saya mewakili Rakyat Indonesia kurang lebih 200 juta ya.. 

Prof. Yusril
Jangan dong, kan ngak pernah ngasih mandat.. ngomong aja sendiri deh (tertawa)

Penelpon (Pak Ridwan)
Ini supaya pemilihan itu serentak kan itu bisa menghemat uang negara? begitu saja, Terima kasih

Prof. Yusril
Memang sih ada banyak manfaat Pemilihan serentak itu, pertama biayanya lebih hemat. Kedua, Mungkin Partisipasi politik makin tinggi. Jadi kalau 2x pemilu, nanti Pilpres orang sudah malas untuk datang. Ini akan lebih tinggi. Lalu kemudian juga kerjanya lebih simpel, tidak terlalu repot seperti sekarang dan rakyat juga tidak perlu disibukkan dengan 2x Pemilu seperti itu. 

Jak TV
Dan ke empat anda juga bisa mencalonkan diri langsung dengan partainya juga ya, karena ngak ada Threshold. mungkin itu yang terpenting ya pak?

Prof. Yusril
Ya itu penting juga, penting bagi semualah. kalau ini dikabulkan, yang mohon saya, tapi itu juga bermanfaat bagi yang lain, seperti Pak Wiranto, Pak hari Tanoe, pak Prabowo, atau yang lain-lain.

Jak TV
Pak Yusril, ini luar biasa. Anda seperti tidak kenal menyerah gitu ya.. tidak kalah semangat, sudah diputuskan Pemilu serentak 2019, masih saja usaha agar Pemilu 2014 jadi dilaksanakan. ini maksudnya mengapa? agar kepentingan anda terakomodasi begitu, bisa Nyapres pada 2014?

Prof. Yusril
Yah Kepentingan pribadi ada juga, tapi kepentingan kebaikan bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada itu. 

Kalau bicara kepentingan pribadi, kenapa saya harus mundur dalam pencalonan Presiden tahun 1999? waktu itu lebih simpel! Pemilu Presiden oleh MPR langsung, calonnya cuma 3 orang, Ibu Mega, Gusdur sama saya. kalau saya tidak mundur, belum tentu juga saya kalah. tapi ya sudahlah..

Jadi hal yang penting bagi saya adalah supaya sistem bernegara kita itu jadi benar, karena sistem kita ini kacau balau, di satu pihak kita sistem Republik tapi bergaya Parlementer! itu mau saya benahi. 

Jadi kalau apa yang saya kemukakan ini dimenangkan oleh MK, saya yakin bahwa sistem Republik dan sistem Presidential kita itu akan berjalan secara lebih baik, dan pemerintahnya akan lebih kuat dan lebih stabil.

Jak TV
Pak Yusril, Meskipun banyak yang meragukan ini permohonan anda, karena semua juga tahu bahwa keputusan MK itu adalah Final dan tidak bisa ditinjau kembali, tapi anda yakin tidak permohonan anda ini akan dikabulkan? bahwa Pemilu serentak kemudian akan diganti tidak jadi 2019, 2014 saja? 

Prof. Yusril
Begini, Kalau dari segi argument hukum itu, saya yakin saya bisa meyakinkan banyak Pihak termasuk 8 Hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau campur-campur aduk dengan kepentingan Politik, tekanan dari pihak-pihak segala macam,  itu putusan bisa jadi berbeda. 

Kalau Hakim Konstitusi itu murni memutuskan perkara ini, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan konstitusional, saya yakin bahwa apa yang saya ajukan itu dapat saya pertahankan dan bisa saya perdebatkan didalam sidang dengan argumentasi yang Insya Allah, cukup "Strong" begitu ya..

MK ini sebenarnya lebih akademik, syarat hakim MK itu adalah pertama-tama, seorang Negarawan yang memahami konstitusi. jadi sebenarnya ini ujian juga bagi MK, betul-betulkah anda ini sebagai seorang Negarawan? 

Jak TV
Tapi apakah keyakinan anda ini, kok anda tetap yah istilahnya "Ngotot" gitu ya, mengajukan Judicial Review ini, apa karena Ketua Mahkamah Konstitusinya Hamdan Zoelva begitu? dari PBB, anda yakin akan berpihak pada anda begitu? 

Prof. Yusril
Dengan keputusan-keputusan sekarang ini, mana ada Hamdan berpihak sama saya? malah saya jadi rugi. (tertawa) dengan putusan-putusan yang sekarang ya, Putusan Efendi gazali diputuskan lebih dulu.. coba kalau MK itu sedikit bersabar. Efendi putusannya belum diputuskan, saya tiba-tiba masuk, coba mereka periksa yang punya saya, punya Efendi Gazali juga, nanti diputus sama-sama. Itu akan jauh lebih bijak! 

Ketuanya adalah Hamdan Zoelva kan? jadi orang bilang bahwa ini karena teman saya, ngak ketemu saya untungnya. (tertawa)

Jak TV
Tapi seandainya permohonan anda tidak dikabulkan, apakah anda tetap dengan pendapat anda? Prinsip anda bahwa Pemilu 2014 adalah Inkonstitusional, begitu? sehingga PBB mungkin tidak boleh ikut dalam Pemilu atau bagaimana?

Prof. Yusril
Sebenarnya begini, fokus kita itu sebenarnya pada Pemilihan presiden. jadi saya pun mengatakan bahwa kalau Putusan MK seperti ini, maka Presiden terpilih nanti 2014 itu potensial akan mengalami krisis legitimasi. bisa-bisa dianggap dia Inkonstitusional. 

Saya sebenarnya tidak mutlak mengatakan bahwa, Oh ini Inkonstitusional. Jadi orang yang begitu cuma baca judul berita, baca online, baca koran, judulnya begitu.. Yusril bilang Pemilu Inkonstitusional, tapi kalau dia baca beritanya gak begitu omongan saya. kadang-kadangkan zaman sekarang ini, orang malas baca berita, baca judulnya doang, dan wartawan suka nakal-nakal juga bikin judulnya serem-serem begitu ya.. 

Tapi saya menganggap ini persoalan kita semua, persoalan kita sebagai sebuah bangsa. kalau orang mengatakan, kalau anda bilang ini Inkonstitusional, anda jangan ikut Pemilu!. PBB sudah diancam kemarin, sudah minta izin kepada polisi mau demo kantor PBB! kita tunggu ternyata mereka tidak datang! mereka memaksa supaya PBB tidak ikut Pemilu. Ini apa?? 

Anda menganggap ini konstitusional atau tidak? kalau anda anggap ini juga Inkonstitusional dan anda tetap ikut ini jadi masalah juga.

Yah saya pikir lebih baik kita tunggu permohonan saya ini di MK dan mudah-mudahan MK putus sebelum jauh-jauh harilah, sebelum Pemilihan umum, dan kita lihat bahwa putusan pengadilan itu betapapun buruknya, berapapun salahnya, tapi putusan pengadilan itu mengikat! 

Itu juga yang saya ucapkan hari ini dalam kasus Asian Agri. Asian Agri harus bayar denda 2,5 Triliun, padahal dia gak pernah di adili! saya katakan, betapapun putusan itu menyakitkan, tidak adil, salah, ngawur, tapi putusan pengadilan itu mengikat dan harus kita hormati. 

Jadi kalau dibilang, anda ini dihukum 5 tahun, yah terpaksalah kita masuk penjara walaupun (bagi) kita sebenarnya ini putusan ngawur. tapi kita tetap dapat melakukan suatu perlawanan hukum. cuman MK putusannya itu final dan mengikat. 

Jak TV
Nah Ini masalahnya...

Prof. Yusril
Dalam penjelasan tadi dibaca, Pasal 10, artinya pertama dan terakhir tidak ada upaya hukum lagi. tapi kalau kita pelajari, putusan-putusan MK dari waktu ke waktu, MK pun sering juga mengubah putusannya. karena waktu yang berubah atau karena permohonan itu argumentasinya berbeda dan batu uji UUD45 untuk menguji UU itu, ternyata juga berbeda.

Jak TV
Tapi Apa pun Keputusan MK nanti, pastinya PBB tetap berpartisipasi.

Prof. Yusril
Pasti Patuh pada putusan itu! walaupun hati saya mendongkol! nah kalau Partai sih, kita serahkanlah kepada Partai, tapi sikap saya pribadi, itu juga bisa beda dengan sikap Partai. kalau saya pribadi saya keras ya.. kalau saya Haqul yakin bahwa Pemilihan Presiden itu Inkonstitusional! sekiranya saya berkeyakinan begitu.

Saya berpendapat seperti itu, misalnya bisa-bisa saya ngak mau ikut. sebab kalau saya ikut, andaikata saya terpilih, akan jauh menyusahkan saya daripada saya tidak terpilih. kalau saya punya prinsip dan punya pendirian, jadi saya ngak akan plintat-plintut jadi orang. 

kalau nanti habis sidang ini saya mengatakan ini putusan salah, Inkosntitusional! walaupun saya harus patuh pada putusan itu, tapi secara hati nurani, secara akademik ilmu saya, saya mengatakan putusan ini tidak benar, saya bisa membangkang sendiri! orang lain silahkan... dan itu berlaku bagi diri saya sendiri, mungkin saya ngak mau ikut.

Jak TV
Itu upaya terakhir anda mungkin nanti ya 

Prof. Yusril
Ya saya kira begitu

Jak TV
Baik terima kasih pak yusril, selamat malam

Prof. Yusril
yah sama-sama.

Monday, 20 January 2014

Yusril: Jangan seenaknya orang dijadikan tersangka, kemudian dijadikan ATM!


Banyak orang bertanya kepada saya, Kalau anda terpilih menjadi Presiden, Langkah apa yang pertama kali anda lakukan? saya menjawab, langkah pertama yang saya lakukan adalah menghadiri sidang MPR untuk mengucapkan sumpah jabatan seorang Presiden! 

Kenapa? tanpa mengucapkan sumpah jabatan seorang Presiden, maka saya tidak mempunyai legalitas untuk bertindak sebagai seorang Presiden meskipun saya telah terpilih dalam pemilihan Presiden, sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Apakah yang diucapkan dalam sumpah jabatan Presiden itu? kata-katanya disebutkan dalam UUD. Demi Allah saya bersumpah akan menjalankan Tugas dan kekuasaan saya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan menjalankan UUD, UU dan Peraturan-peraturan lainnya dengan setulus-tulusnya dan seadil-adilnya.

Ini nyambung dengan apa yang menjadi Tema dalam kampanye yang akan saya laksanakan sebentar lagi. Tema saya adalah Keadilan dan Kepastian Hukum. Kalau orang tanya kepada saya, apakah masalah Fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan Negara Republik Indonesia ini. Jawaban saya adalah, persoalan yang fundamental yang harus segera di Kerjakan adalah persoalan keadilan dan kepastian Hukum. inilah Starting point saya, inilah titik tolak saya! kalau saya tidak menjawab apa yang menjadi Persoalan Fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini, maka meskipun seseorang Terpilih sebagai Presiden dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai seorang Presiden!

Kita lihat, UUD kita mengatakan negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejak tahun 1945 kita berbicara demikian. Pemerintah telah silih berganti. baik era Soekarno, Era Soeharto dan Era sesudahnya. Pertanyaan kita adalah, Pernahkah Presiden kita itu sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada Persoalan Hukum yang dihadapi oleh bangsa dan Negara kita ini. Pernah atau tidak? 

Di Era Soekarno Tekanannya adalah Nation Building, Di Era Pak Harto Tekanannya adalah Pembangunan Ekonomi, Era sesudahnya adalah tekanannya pada Demokrasi. Pernahkah kita sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada apa yang di katakan oleh konstitusi kita, Republik Indonesia adalah sebuah Negara Hukum! 

Maka tugas saya adalah, Pertama, melakukan kajian ulang terhadap seluruh norma-norma hukum yang berlaku di negara kita ini! mana yang tidak adil harus diperbaiki, mana yang tidak pasti harus di formulasi ulang. tanpa adanya keadilan dan kepastian hukum, maka apapun yang mau dilakukan di negara ini hasilnya akan mengecewakan dan bahkan akan sia-sia belaka! 

Kita bicara Pembangunan ekonomi.. tapi filosofinya bukan keadilan. Kita Laksanakan Pembangunan Ekonomi.. tapi tidak ada kepastian hukum. apa jadinya? siapa yang mau bertarung? siapa yang mau melakukan Investasi kalau tidak ada kepastian hukum? siapa yang mau hadir disini kalau tidak ada kepastian hukum! jangan-jangan pulang dari Konvensi, semua orang orang ditangkapi! harus ada Jaminan Kepastian Hukum. itu sebabnya Negara kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga. walaupun mereka merdeka belakangan dari kita! salah satu sebab utamanya adalah, kita tidak memulai pembangunan bangsa kita dari konsep keadilan dan kepastian hukum itu! kalau tidak ada kepastian kita mau bikin apa? 

Sekarang coba anda lihat apa yang dilakukan oleh BPN! Kepala BPN mengeluarkan Peraturan kepala BPN yang memberikan kewenangan pada dirinya sendiri untuk mencabut sertifikat-sertifikat tanah dengan alasan adanya kesalahan administrasi pada waktu mengeluarkan sertifikat itu! Gedung ini, Rumah kita, besok tiba-tiba datang petugan BPN mengatakan ini bukan Rumah anda lagi. Sertifikatnya sudah dibatalkan! 

Kalau saya investor, saya beli 10 ribu hektar tanah, saya bikin kebun.. beli 5 Hektar saya bikin Real Estate! tiba-tiba BPN dengan seenaknya membatalkan sertifikat dengan alasan ada kesalahan administrasi! Itu kalau cuma BPN.. kalau Kepala Kantor Urusan Agama, bisa membatalkan surat Kawin kita semua dengan alasan ada kesalahan administrasi pada waktu mengeluarkan surat kawin.. malam ini kita berzina dengan Istri kita semua! mau saudara-saudara begitu? ini negara apa?! tidak ada Jaminan Kepastian Hukum! 

Imam Asyafi i yang lahir abad 9, mengatakan Hakikat Syariah adalah keadilan! imam Syafei mengatakan, jika Norma Hukum bertentangan dengan Norma Keadilan maka norma seperti itu tidak pantas untuk dianggap sebagai Norma Hukum yang berlaku! lalu dia mengatakan Hukum itu harus tegas tidak boleh Multitafsir.

Tugas seorang Presiden bukan hanya menegakkan hukum, tapi setengah kekuasaan legislatif ada ditangan Presiden. Presiden Bersama DPR Membentuk UU, Presiden Keluarkan Peraturan Pemerintah, Presiden Keluarkan Peraturan Presiden dan seterusnya... Presiden harus Paham persoalan-persoalan hukum ini! kedua, Presiden harus mempunyai kebijakan penegakkan hukum! tidak seperti SBY sekarang, kalau ditanya pada SBY dia bilang, Pak Yusril saya ngak ngerti! Urusan hukum saya tidak mau campuri!.. Presiden memang tidak bisa campuri urusan hukum kalau sudah diserahkan ke Pengadilan! itulah artinya Separate to the power antara yudikatif dengan Eksekutif! tapi kebijakan Penegakkan hukum ada ditangan Presiden! Jangan beri Jaksa! Jangan Beri Polisi! kesempatan untuk menangkapi orang seenaknya, menakut-nakuti orang seenaknya, menyatakan orang jadi tersangka seenaknya lalu kemudian dijadikan ATM, Uangnya diperas oleh Polisi! diperas oleh jaksa! bagaimana kita mau menegakkan Negara Hukum! Bagaimana kita mau menegakkan dan memberantas korupsi! kalau aparatur penegak hukumnya juga melakukan Praktek-praktek Korupsi! Korupsi tidak bisa diberantas dengan cara-cara Korupsi juga! 

Alangkah banyak didaerah-daerah ini Pejabat-pejabat pemerintah yang baik.. dicari-cari kesalahannya, diperas dijadikan ATM! kalau dia tidak mau kasih duit, dinyatakan Tersangka, dilimpahkan ke pengadilan Tipikor, salah ngak salah dibangun opini melalui media massa.. Hakim pun kehilangan Objektifitas, main hukum saja seenaknya! Negara apa seperti ini!!

Inilah tugas yang akan saya emban.. saya tahu masalahnya dan saya tahu bagaimana cara memecahkannya!!. kalau saya tidak tahu masalahnya dan saya tidak tahu bagaimana memecahkannya, saya tidak akan maju menjadi calon Presiden dalam Konvensi ini..

Terima kasih... Merdeka!!!

(Pidato Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra,SH, M.Sc,  Pada Konvensi Rakyat di Medan, 19 Januari 2014)

Tuesday, 14 January 2014

Transkrip Lengkap Prof. Yusril pada Konvensi Rakyat - 5 Januari 2014


Transkrip lengkap Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc Pada acara Konvensi Rakyat di Hotel Majapahit, 05 Januari 2013 - Surabaya



SESI I

Hadirin yang saya Muliakan, Assalamualaikum.. 

Saya akan mengikuti tema yang diberikan oleh Komite untuk disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. kita telah merdeka sebagai sebuah Bangsa sejak 17 Agustus 1945 dan pada waktu itu kita telah menyusun kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan sebagai common Platform dalam membangun Bangsa dan Negara kita kedepan. 

Apakah common Platform kita itu? semuanya tertuang dengan jelas didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. saya berbeda pendapat dengan banyak orang, apakah Pancasila itu sebuah Ideologi? saya mengatakan tidak! kalau kita lihat Teks perdebatan-perdebatan tahun 45 itu, dihari pertama sidang BPUPKI, Ketuanya DR. Radjiman Widjodiningrat bertanya, sebentar lagi kita akan merdeka, dan apakah yang akan menjadi Filosofische Grondslag Indonesia Merdeka?  sejumlah tokoh memberikan jawaban dalam bentuk pidato, Sukarno terakhir 1 Juni 1945 dan dirumuskan oleh 9 tokoh dan disahkanlah apa yang belakangan disebut dengan Piagam Jakarta yang didalamnya dirumuskan tentang Filosofische Grondslag Indonesia Merdeka itu!  

Filosofische Grondslag adalah Falsafah bernegara. Falsafah bernegara bukanlah sebuah Ideologi, Weltanschauung adalah pandangan-pandangan Filsafat tentang dunia. Ideologi adalah kompatisasi dari Weltanschauung itu. Karl Marx dan  Fridriech Engels,mereka adalah seorang Filosof  yang merumuskan Filosofi tentang kehidupan, dan yang mentransformasikan Weltanschauung dirumuskan oleh Marx kedalam ideologi yang lebih eksplisit yang menjadi dasar bagi Revolusi Bolsjevik di rusia.


Kita sepakati 5 dasar didalam Pancasila itu sebagai Filosofische Grondslag, dasar Falsafah bernegara yang menjadi Global Comfort  bagi kita bersama. semua aliran, semua ideologi, Semua kelompok, semua komunitas agama hidup bersama dalam sebuah Bangsa. inilah oleh Muhammad Natsir disebut sebagai kalimatin sawa-in baynana wabaynakum dengan mengutip ayat didalam Al-quran  sebagai landasan bersama kehidupan kita bagi sebuah bangsa.

Dengan Common Platform yang seperti itu, kita telah menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara kita lebih 65 tahun sampai sekarang ini dengan periode-periode yang berbeda, periode Reformasi pembentukan bangsa dan Negara, zaman Revolusi sampai dengan tahun 1949, zaman pembentukan dan penyusunan pemerintahan sampai dengan tahun 1958, Era Demokrasi terpimpin, Era Orde baru, Era Reformasi sekarang, tujuan berbangsa dan bernegara kita tetap sama tertuang didalam alinea ke 4 dari pembukaan UU Dasar kita. 

Sudah tentu apa yang dirumuskan didalam Filosofische Grondslag itu dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. pertentangan muncul pada tiap-tiap zaman yang berbeda. satu hal yang akan saya pegang teguh adalah keharusan adanya kontinuitas dan perubahan dalam membangun bangsa dan Negara kita ini. 

Ada satu kecenderungan Ekstrem dalam masyarakat kita, satu kelompok baru kemudian menafikkan kelompok sebelumnya, kelompok yang lebih baru lagi, menafikkan lagi! padahal yang harus kita lakukan adalah kita  meneruskan hal-hal yang telah dicapai oleh para pendahulu di masa yang lalu, meluruskan kesalahan-kesalahan, memperbaiki kekurangan-kekurangan sehingga ada kontinuitas ditengah-tengah perubahan itu sendiri. Abdurahman Ibnu Khaldun telah merumuskan hal ini, kira-kira 700 tahun yang lalu, Dinasti-dinasti silih berganti, rezim-rezim berganti dari waktu ke waktu, tapi hal yang harus kita perteguh adalah adanya kesinambungan historis dalam perkembangan perjalanan dari sebuah bangsa.

Kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip yang dirumuskan pada tahun 1945, kita bisa menafsirkannya kembali untuk menghadapkan Indonesia kepada perkembangan dunia yang ada pada hari ini. pertanyaan mendasar bagi kita adalah, kapankah kita akan sungguh-sungguh menjadi sebuah bangsa yang maju, berdaulat, memiliki kepercayaan dan keyakinan terhadap diri kita sendiri? hal-hal yang sesungguhnya digariskan, ditanamkan oleh para pendahulu kita sejak tahun 1945 sampai sekarang ini. 
sekarang kita menghadapi krisis kepercayaan. membangun kepercayaan, membangun harga diri bangsa, menurut hemat saya sangat penting dan itu menjadi tugas para pemimpin bangsa kita sekarang dan dimasa depan. Pemimpin tidak seharusnya hanya menjadi penyambung lidah rakyat! pemimpin harus mempunyai kecerdasan yang jauh lebih tinggi daripada rakyat yang mereka pimpin. kalau pemimpin hanya mengikuti, penyambung lidah Rakyat.. kalau Rakyatnya itu sebagian besar berfikir terbelakang, berfikir Tahayul dan berfikir mistik.. maka pemimpin itu tidak akan mampu merubah nasib Bangsa! 

Pemimpinlah yang harus cerdas! walaupun pada saat-saat pertama, mungkin pemimpin itu akan dikecam! karena dia mengemukakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Pemimpin adalah orang yang lahir mendahului zamannya! bukan orang yang lahir untuk saat itu, dia Lahir untuk suatu zaman tapi dia ingin melompat ke masa depan membawa bangsa itu bergerak lebih maju dari pada apa yang didapat mereka saat itu! mungkin pada saat pertama orang akan memaki dan menyalahkannya, tapi pemimpin harus berani menghadapi resiko tidak populer! karena dia berbeda dari orang banyak. ketika dia ambil suatu keputusan, dia akan disalahkan oleh banyak orang! tapi waktulah yang akan menentukannya.. Rakyat akan mengatakan, benar apa yang dia putuskan!..

Tidak banyak orang yang berfikir dan berani seperti itu. mungkin saya termasuk salah seorang diantara mereka. sering kita melakukan hal yang tidak populer, sering bicara hal-hal yang tidak dipikirkan orang.. pada mulanya ditertawakan orang tapi setelah itu orang tercengang! loh kok bisa??... itulah yang sebenarnya diperlukan oleh bangsa ini kedepan!..

Orang bertanya pada saya, mengapa anda ingin maju menjadi Presiden? maka jawaban saya, karena saya mengerti persoalan-persoalan Fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini dan saya tahu bagaimana cara memecahkannya! apakah persoalan-persoalan fundamental itu? kalau saya melihat kontinuitas dan perubahan sejak awal merdeka sampai sekarang, persoalan Fundamental itu adalah persoalan keadilan dan persoalan Kepastian Hukum! 

Kita bisa berdebat panjang lebar tentang masalah keadilan tapi saya ingin mengutip hadist Rasulullah SAW yang mengatakan, ketika orang tanya kepada beliau.. Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan adil? maka beliau menjawab, adil itu ialah berikan kepada seseorang apa yang menjadi Haknya dan cabutlah dari seseorang apa yang bukan menjadi Haknya!.. Prinsip inilah yang ingin saya implementasikan baik dalam membangun norma-norma hukum, membangun sistem, membangun aparatur untuk menegakkannya dan menjadi basis bagi pembangunan ekonomi Indonesia sekarang dan kedepan! 

Karena prinsip keadilan itu tidak! maka orang merasa hidup tidak ada kepastian dan tidak ada jaminan. karena tidak ada hukum yang adil, tidak ada kepastian, maka negara ini tidak akan pernah maju!.. kita jauh tertinggal dari Singapura dan Malaysia, walaupun mereka merdeka lebih belakangan dari kita dan ini menimbulkan banyak masalah Psikologis bagi bangsa ini.

Prinsip saya adalah keadilan dan kepastian hukum harus ditegakkan dan saya tahu bagaimana merumuskan keadilan, melaksanakan dan menegakkan Hukum     


SESI II

Pertanyaan Panelis:
Pak Yusril, tadi anda bicara banyak tentang pancasila, ada pemikiran bahwa negeri kita ini tidak begitu maju karena sebagai Negara kesatuan, bahkan masih ada yang pikir lebih baik kita bentuk saja negara federal akan lebih bagus. dan kita melihat bahwa dalam perjalanan kita ini, bangsa kita ini, banyak hal-hal yang mestinya tidak terjadi lalu terjadi sehingga mengganggu perjalanan dan kemajuan bangsa, disamping tadi tidak hadirnya pemimpin yang menurut anda harus tidak sekedar menjadi penyambung lidah rakyat. apakah rumusan kongkrit anda dan pemikiran anda dalam menghadapi pemikiran antara federalisme dan negara kesatuan, dan tadi bagaimana menjadi pemimpin yang tidak sekedar menjadi penyambung lidah rakyat. terima kasih


Prof. Yusril:
Sebagian ide saya itu sudah diserap pada Amandemen UUD 45. ketika terjadi perdebatan diawal reformasi, apakah kita tetap menjadi sebuah negara kesatuan dan sentralistik ataukah kita menjadi negara Federal? jawaban saya pada waktu itu adalah, kita tetap Negara kesatuan tapi memberikan otonomi penuh kepada Propinsi yang istilah saya pada waktu itu adalah Negara kesatuan yang mengarah pada sistem koasi Federal. 

Jalan tengah yang saya ajukan pada waktu itu adalah pembentukan Dewan Daerah yang kemudian di serap menjadi Dewan Perwakilan Daerah, DPD sekarang. kalau Pemilu Proposional maka Pemilu itu, wakil-wakil rakyat akan dipenuhi wakil-wakil dari Pulau Jawa, dan itu menjadi asal muasal ketidak puasan daerah awal tahun 50-an yang akhirnya kemudian memunculkan pemberontakan-pemberontakan didaerah. saya mengusulkan Pemilu Proposional akan dibalance dengan dibentuknya Dewan Daerah yang mempunyai 3 wakil setiap propinsi, jadi 4 sekarang dan dilakukan Dewan Perwakilan Daerah. tapi saya gagal memperjuangkan konsep otonomi pada Propinsi. yang menang adalah konsepnya Ryas Rasyid Otonomi kepada Kabupaten.

Bagi saya sebenarnya adalah otonomi kepada Propinsi itu memungkinkan Negara ini lebih cepat bergerak maju daripada otonomi kepada Kabupaten seperti sekarang. Kabupaten terlalu kecil untuk berkompetisi satu dengan yang lain. membangun kerjasamapun susah. Kabupaten Aceh selatan dengan Kabupaten Boven Digul itu gak ketemu, terlalu jauh! terlalu kecil! 

Kedepan memang kita perlu pemimpin yang lebih rasional walaupun saya menyadari sebagian besar rakyat kita itu masih berfikir mistik! berfikir pemimpin itu harus keturunan ini, keturunan itu dan masih dianggap bahwa kalau ini jadi pemimpin, Negara ini jadi Makmur, Simsalabim! tidak! rakyat sudah berkali-kali memilih Presiden.. Negara ini harus dipikirkan, ditangani, kerjakeras, selesaikan! bukan karena si A terus jadi selesai!

Tadi saya ketemu Pak Gendeng Pamungkas depan situ, saya bilang Pak bukan cuma dunia nyata yang gendeng, dunia gaib juga sudah gendeng! yang ditunggu Satrio Piningit yang muncul satria bergitar! yang ditunggu Ratu Adil yang muncul Ratu Atut! jadi ngak akan selesai! butuh orang yang rasional berfikir! paham persoalan bangsa ini!  

Jadi saya pikir, Pemimpin itu orang yang lahir mendahului zaman, kalau pemimpin sama-sama aja berfikir seperti orang biasa, saya ngak mau jadi pemimpin! maaf bukan saya sombong, kalau saya sama dengan Tukang Becak ngapain saya mau jadi Presiden?.. tahu persoalan bangsa, saya ingin memecahkannya dan tahu cara memecahkannya, saya mau maju jadi Presiden, kalau kemampuan saya sama dengan orang biasa.. gak usah jadi Presiden!, saya jadi Makmum aja gak usah jadi Imam!


SESI III

Pertanyaan I:
Ini masalah riil yang kita hadapi, dalam waktu dekat ini kementerian Dalam Negeri akan mengembalikan lagi Pemilihan Kepala Daerah dari Pemilihan Langsung ke Pemilihan lewat DPRD. saya ini pernah dipilih jadi walikota oleh DPRD dan permasalahannya tidak lebih kurang rumit dibanding sekarang ini! yang rusuh yang apa! karena dianggap biaya besar! semua Pilkada berujung di MK, kadang-kadang yang kalah jauh juga nyuruh di MK, belakangan baru kita tahu bagaimana tidak menuntut? ada Calo-calo di MK yang  mendatangi. kalau kau sedia 8 Milyar kamu menang! nah ini yang terjadi sekarang kita baru tahu setelah Akil muchtar tertangkap. menurut bapak, Apakah Pemilihan lewat DPRD ini memang ideal? menurut mata bapak dalam bidang hukum ekonomi? 

Prof. Yusril:
Kalau Otonomi itu diberikan kepada Propinsi, maka pemilihan bupati dan walikota memang bisa diserahkan kepada DPRD. kalau kita merujuk pasal 14 UUD 45, dikatakan... Gubernur-Wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati, Walikota itu dipilih dengan cara demokratis. Demokratis itu bisa langsung bisa tidak langsung. jadi itu hanya soal pilihan.     

Kalau saya lihat manfaat - Mudaratnya sekarang, bagi saya lebih banyak manfaatnya kalau di pilih oleh DPRD kembali. sebab sistim yang kita bangun ini, pilihan langsung seperti sekarang itu membuka peluang untuk terjadinya korupsi besar-besaran. karena biaya kandidat untuk kampanye itu besar sekali! dan itu sebagian besar digunakan untuk memberi uang kepada para pemilih. darimana mereka uang-uangnya? yah memberi licensi Izin tambang dan segala macam, izin kebun .. akhirnya korupsi terjadi dimana-mana. jadi Korupsi menurut saya hal sistem . Korupsi itu masalah sistem juga. jadi sifat yang kontradiksi. kita anti korupsi tapi kita buka Pilkada-pilkada seperti itu yang membuka peluang terjadinya korupsi. jadi harus kita habisi korupsi itu dengan sistem, bukan dengan nangkapin orang. Tangkapin orang setiap hari, mau 1000 KPK, mau bikin 1000 penjara tidak akan selesai permasalahannya selama sistem tidak kita benahi.   

Pertanyaan II:
Kita tahu bahwa bangsa ini mengalami berbagai macam persoalan yang sudah disebutkan tadi, tentu seorang presiden harus memberikan contoh, tauladan untuk kemudian menyelesaikan suatu masalah dan permasalahan yang lain. tidak mungkin kemudian suatu masalah yang sistemik itu bisa diselesaikan hanya dengan kebijakan saja tapi kemudian diikuti oleh komitmen dan kemudian juga integritas dalam memastikan berjalannya kebijakan itu. hari ini kita punya berbagai program yang hebat tapi berapa persen yang jalan. dan itu karena terjadi begitu banyak distorsi dalam proses pelaksanaannya. artinya apa? hari ini yang dibutuhkan oleh orang Indonesia adalah Presiden yang betul-betul memiliki integritas! dia sumbangkan dirinya, seluruhnya untuk bangsa ini! pertanyaannya adalah, ketika bapak yang kemudian nantinya akan jadi calon presiden, bagaimana mengatasi masalah yang sangat sistemik ini, SDM banyak yang korup.


Prof. Yusril:
Saya berpendapat, tugas negara itu membangun sistem. sebab didalam sistem yang kuat, orang jahat bisa dipaksa jadi orang baik, dalam sistem yang buruk sebaliknya orang baik akan terpaksa jadi orang Jahat. jadi kalau ditanya kepada saya, mana yang lebih penting, Moral pribadi atau sistem? karena saya bicara dalam penyelenggaraan negara, saya berpendapat sistem yang harus di kedepankan. Ahlak yang baik itu tugas orang tua, pendidik, ulama, Kyai, pemuka agama.. tugas negara, bangun sistem, Jaga sistem! 

Apakah Ahlak orang Jerman, orang singapore itu lebih baik daripada ahlak orang indonesia? tidak! sama saja... tapi kenapa kalau di singapore atau di Jerman tidak banyak korupsi? karena sistem mereka kuat! Nawaitu Korupsi ada! tapi ketika mereka mau mewujudkan dia ngak bisa mewujudkannya. jadi persoalannya adalah, persoalan sistem! 

Kalau anda tanyakan tadi bagaimana komitmen kita mengatasi masalah ini, saya berkepentingan untuk membangun sistem yang kuat dan mandiri. itu dimulai dengan membangun Norma-norma hukum yang adil, Pasti, tidak multi Interpretasi seperti sekarang ini dan rekrutmen terhadap tenaga hukum yang dilakukan secara konsisten.

Pengalaman saya dulu, saya cek hakim-hakim, berapa banyak hakim tamatan Fakultas Hukum universitas besar, UI, Gajah Mada, Unhas.. itu kurang dari 3% ! yang banyak jadi Hakim justru dari Universitas-Universitas swasta. saya akhirnya menyurati 5 Dekan Fakultas Hukum dan merekrut Hakim langsung dari Fakultas, tidak melalui Jalur yang biasa. dengan itu kita mendapati Hakim-hakim yang baik. umumkan kepada mahasiswa semester akhir, yang punya grade sekian, di test sama dekan, panggil ke Department Kehakiman, kami angkat jadi Hakim! kami hanya test psikologi saja. 

Saya sepaham, kalau anda lihat di Kejaksaan sekarang ini, tidak ada orang jadi Jaksa kalau tidak punya om, saudara sepupu atau saudaranya yang menjadi Jaksa lebih dulu di kejaksaan. dan itu jadi penyakit kronis bagi bangsa ini. harus kita atasi bersama. 

Saya senang karena saya orang kampung, rakyat ya.., saya bukan anak siapa-siapa, kalau disebut bapak saya disurabaya ini, ngak ada orang kenal nama bapak saya. beda dengan Gusdur.. Gusdur adalah cucu Hadratul syech KH Hasyim Asyhari, Megawati itu anaknya Soekarno. Yusril anak siapa?? disebut nama bapak saya,tidak ada satupun manusia yang kenal nama bapak saya.inilah orang yang betul-betul lahir dari rakyat!

Pertanyaan III
Saya mau tanya Pak Yusril, dimana pak Yusril adalah Ahli Tatanegara, saya bukan siapa-siapa... saya cuma saya ingin mengatakan bahwa amandemen UUD 45 adalah bukti penghianatan terhadap para pejuang dan pendiri negara ini! kenapa saya katakan bukti penghianatan? Indonesia bukan Amerika, Indonesia bukan australia dimana penduduknya adalah Pendatang semua! Indonesia memiliki Potensi kearifan lokal yang sangat besar! dibandingkan Potensi luar Negeri. Contoh, UUD 45 disitu bunyi adalah, Presiden adalah warga negara Indonesia Asli! Bukan Naturalisasi! tapi Asli! Nah sekarang di rubah! Apa bentuknya setelah tahun 2014? kemudian UUD 45 pasal 33 dari ekonomi Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan sekarang konglomerasi! sehingga rakyat-rakyat jadi kelaparan dan penjara-penjara penuh dengan rakyat yang melakukan perjuangan. saya mohon bapak-bapak yang  akan menjadi presiden, untuk UUD 45 hal ini jangan lagi dikotak-katik, karena itu adalah harga mati! 


Prof. Yusril:
Kenyataannya UUD 45 itu sudah diamandemen sekarang. dan kita tidak bisa mengubah hasil amandemen, itulah kontitusi yang berlaku sekarang. saya sebenarnya termasuk orang yang mendesakkan, menggagas terjadinya amandemen konstitusi jauh sebelum reformasi! tapi yang saya pikirkan, amandemen itu cuma beberapa hal.

pertama mengenai Jumlah anggota MPR, karena waktu itu dikatakan, anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang diterapkan UU. saya berkeinginan supaya anggota MPR itu tidak lebih daripada 1/3 anggota DPR.

Kedua, Pembatasan tentang Masa Jabatan presiden. itu sebenarnya yang mau diamandemen, tapi begitu dibuka, amandemen itu kemudian lari kemana-mana, tidak terkendali seperti sekarang dan terus terang saya sendiripun bingung memahami UUD 45 hasil amandemen itu. 

Misalnya saya harus membuat UU Mahkamah Konstitusi waktu dulu, itu harus menterjemahkan pasal-pasal Impeachment. Presiden dan Wakil presiden itu bisa di impeach kalau antara lain melakukan kejahatan berat! melakukan perbuatan tercela! artinya itu gak jelas!...kejahatan berat itu artinya apa? perbuatan tercela itu artinya apa? kalau di Madura, kan kalau sebelum sholat Jumat tidak pakai Peci, tercela! apa terus Presiden di berhentiin? kan jadi bingung? itu gambarannya..

saya koreksi sedikit, waktu UUD 45 belum disahkan, syarat Presiden itu seorang Indonesia Asli dan beragama Islam. waktu 18 Agustus hilang beragama Islamnya! kata-katanya, Presiden Indonesia adalah orang Indonesia Asli. sekarang warga negara Indonesia yang tidak pernah mendapat warga Negara lain atas kemauannya sendiri. 

Tapi Orang Indonesia Asli itu artinya apa? orang Indonesia Asli itu menurut UU No. 1 Tahun 1946, 5 Januari 1946 artinya orang Indonesia Asli adalah setiap orang yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia ketika di Proklamasikan dan tidak menolak menjadi warga negara Indonesia! jadi walaupun ada orang Belanda di sini, Bung Karno Bacakan Proklamasi, Dia ada,  dia tidak menolak jadi warga negara Indonesia, dia Adalah ORANG INDONESIA ASLI! itu pengertiannya.


Pertanyaan IV:
karena persoalan negara Indonesia, persoalan Notonegoro, didalam Kosmologi jawa itu, notonegoro bukan persoalan sederhana. dan didalam Kosmologi Jawa juga seakan-akan Presiden itu harus punya Trah Jawa, harus punya keturunan Jawa, sementara Pak Yusril bukan dari Jawa. nah ini akan menjadi pertanyaan menarik, karena ketika pak yusril nanti menjawab maka saya punya keyakinan  orang jawa akan berbondong-bondong dukung pak Yusril! pertanyaan saya, sebagai seorang pakar tatanegara, kita tahu betapa aset kita freeport dan lain sebagainya. saya contohkan satu saja, Freeport menjadi persoalan dari satu presiden ke presiden lainnya dan tak pernah berhenti. saya mengkalkulasi, kira-kira kalau emas itu ditata dimasukkan didalam truk sepanjang anyer sampai panarukan itulah jumlah emas kita yang sudah direbut oleh asing. nanti kita bisa kalkulasi secara ekonomis. pertanyaan saya pada Pak Yusril, kalau saudara di pilih sebagai Presiden, kira-kira apakah ada hukum secara internasional yang memungkinkan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang jelas secara riil sudah mengurus sumber daya alam kita. itu yang pertama, kemudian yang kedua, bagaimana saudara mengatasi pertanyaan saya yang tadi sebagai orang jawa mengatasi problematika, yang ketiga saya ingin penjelasan Pak Yusril tentang menyatukan Pemilu jadi satu yaitu Pemilu Presiden dan legislatif menjadi satu paket pemilihan secara langsung seperti yang diamanatkan UUD.


Prof. Yusril:
Soal asal usul seseorang itu susah untuk dipastikan, tapi Sri Sultan Hamangkubuwono X Maupun Kasultanan Surakarta mereka percaya saya orang jawa! berdasarkan petunjuk dari leluhur mereka dari dunia lain! bahkan mereka melakukan upacara besar disebuah candi Jawa Tengah untuk memastikan bahwa saya orang jawa atau bukan? dan mereka mengatakan saya orang jawa! saya sendiri bingung.. jadi saya tidak tahu saya orang jawa atau bukan. 

Tapi sudah jelas nenek moyang saya adalah bangsa Syailendra. dan syailendra berpusat di sumatera ketika sumatera dan jawa masih menyatu, dan borobudur di dirikan oleh Bangsa Syailendra. itu penjelasan saya.

Kedua, freeport barangkali Mereka menambang REE (Rare Earth Metals), saya tidak pernah sekolah tambang,tapi sejak Nenek Moyang kami menambang timah di pulau buru kami paham cara menambang dan paham tentang metodologi. jadi sebenarnya yang mereka ambil memang ada bijian Platinum Glue metals yang tidak terbaca oleh komputer yang dimiliki oleh sucofindo. jadi ketika di cek sebelum dimasukkan kedalam tabung di eskport, itu yang kita lihat hanya Felium (FE) dengan kadar 33%.. jadi kalau dipanaskan sampai 1200 derajat dia langsung kemudian menjadi 99 % tembaga. jadi persoalannya persoalan teknologi, dan saya paham soal itu, kalau kita meningkatkan teknik tambang kita menuju tambang yang Inkonvensional, kita mendapatkan Mineral lebih banyak dan sebenarnya kalau kita kelola Tailing Freeport itu dengan teknologi baru, kita akan dapat lebih banyak daripada apa yang sudah diambil oleh Freeport sekarang ini. 

Nasionalisasi diatur dalam berbagai konvensi internasional dan UU kita, UU penanaman Modal ada yang mengatur nasionalisasi. dan kita sudah menasionalisasi sejak tahun 1952. tapi Nasionalisasi tetap dilakukan dengan kompensasi. saya dan pak Kwik waktu itu ikut membayar terakhir Nasionalisasi Perusahaan kereta api menjadi Punya kita. kereta api kita Nasionalisasi jadi PJKA, KPM menjadi Pelni, KLM menjadi garuda. itu kita nasionalisasi, kita kompensasi kepada Belanda dan kita bayar! nah jadi yang bapak maksud itu diambil alih dengan cara di rampas atau di Nasionalisasi? kurang jelas bagi saya. kalau mau dirampas yah silahkan.. itu dengan cara Revolusi, tapi kalau Nasionalisasi, berunding, dibayar kompensasinya. itu diatur didalam UU Penanaman Modal yang dibuat oleh Pak Boediono, yang saya waktu mensesneg saya tidak setuju.

Pertanyaan V:
Pak Yusril datang kesini mengikuti Konvensi rakyat ini dengan statement bahwasanya Pak yusril dari tadi saya tahu kondisi bangsa! saya juga tahu persoalan-persoalan bangsa, dan saya juga tahu pemecahan masalah-masalah yang ada dibangsa ini. saya juga sepakat dengan statementnya Pak yusril tadi bahwa sistem yang harus diperbaiki dulu. kalau kita flashback kebelakang, sistem orde lama demokrasi terpimpin saya katakan kurang pas juga, terus orde baru kurang pas juga, reformasi kurang pas Juga. menurut pak Yusril sendiri, sistem yang seperti apa yang akan bapak aplikasikan? ini yang pertama dan yang kedua, Penyakit kronis yang kita sangat takuti yaitu, penyakit kronis korupsi.. itu gak selesai-selesai dinegeri kita. apakah ini tugas kita atau tugas yang lain, kok sekarang itu yang lagi gencar-gencar memberantas korupsi yaitu KPK, kemana aparat kita? kemana hukum kita? kemana kejaksaan kita? Pertanyaannya pemberantasan korupsi yang efektif menurut pak yusril itu seperti apa?


Prof. Yusril:
Hemat saya menata Negara yang baik Ada, jika ada 4 persyaratan ,pertama ada pemimpin dengan kualitas politisi idealis, ada  birokrat yang profesional, ada sistem yang kuat, dan ditopang oleh norma-norma hukum yang adil dan pasti! itulah yang ingin saya mau kerjakan. saya yakin bapak-bapak yang ada disini adalah pemimpin yang Idealis, kalau ngak idealis ngapain kita mau mikir-mikir soal begini, kita punya idealisme semua untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik kedepan.

Birokrat kita itu yang harus kita tata. Politisi itu mudah berganti, tapi birokrat bisa sampai pensiun. itu problemnya! Bapak Rizal Ramli, saya, pengalaman jadi Menteri. kami Jadi Menteri 5 Tahun sudah ganti. tapi Pegawai negeri, dari umur 20 tahun diangkat sampai umur 60 tahun baru pensiun! dan birokrasi itu tidak bisa dipangkas dengan mudah kecuali memang sistem kita bangun. sistem yang bagaimanakah yang harus dibangun? kalau saya lihat sistem zaman Orde lama itu sistemnya tanpa sistem, karena segalanya tergantung kepada kemauannya Bung Karno! dan menjadi militer pada waktu itu! ini sistem kita bangun, ketergantungan antar komponen-komponen didalam negara, kita integrasi kedalam satu kesatuan yang dinamakan sistem, rasional, dan ditopang oleh Norma-norma hukum yang adil dan berkepastian. itu yang harus dikerjakan! sebab kalau tidak ada kepastian hukum, apapun tidak bisa! contohlah malaysia dan singapore yang tadi saya katakan merdeka belakangan dari kita, mereka bisa lebih maju dari kita. karena memang ada kepastian hukum.

Ketika ada kepastian hukum, Investasi datang, aman! sekarang bapak-bapak jangan kaget kalau besok rumah bapak di Gedor-gedor orang mengatakan, Pak ini bukan rumah bapak, sertifikat bapak sudah dicabut oleh Hendarman Supandji! Betul! saya menangani banyak perkara sekarang ini karena BPN mengeluarkan peraturan Kepala BPN yang memberi kewenangan pada dirinya Sendiri untuk mencabut sertifikat-sertifikat tanah dengan alasan pada waktu dikeluarkan ada cacat administrasi. siapa yang tahu cacat administrasi? kan cuma BPN! makanya saya katakan dipengadilan, untung BPN bisa batalkan sertifikat.. kalau kepala KUA bisa membatalkan akta perkawinan, berarti saya berzina sama Istri saya! 

Padahal UU menyatakan sertifikat yang sudah dikeluarkan tidak bisa dicabut kecuali atas perintah Pengadilan! itu yang benar! sekarang siapa yang mau berusaha? saya kalau punya uang suruh beli Hotel ini, saya ngak mau beli! besok dicabut oleh Hendarman Supandji karena dengan alasan dulu tahun 1961 waktu mengeluarkan sertifikat ada cacat administrasi! 

Negara tanpa kepastian hukum, tidak ada Investasi!... bahaya Negara ini!  dan selama masa SBY, Minta maaf saya, begitu banyak ketidakpastian hukum karena menempatkan orang-orang yang tidak jelas pada posisinya. orang yang ngak ngerti Olahraga  diangkat jadi Menteri Olahraga, Orang yang ngak ngerti hukum dia suruh tangani soal hukum, orang ngak ngerti administrasi disuruh jadi Mensesneg.. wah kacau negara ini!  

Pertanyaan VI:
Mungkin ada pikiran-pikiran strategis bagaimana membangun Balancing of Power ? 


Prof. Yusril: 
Saya berpendapat bahwa balancing of Power itu akan tercipta kalau fungsi MPR itu dikembalikan sebagai Lembaga tertinggi Negara. tapi tidak dengan kewenangan-kewenangan maksimum seperti sebelum amandemen. itu pertama. kedua ciptakan sistem Presidensial yang murni. yang tidak seperti sekarang ini. tidak jelas presidensial atau Parlementer! ketidak jelasan itulah yang menyebabkan tidak adanya Balancing of Power itu. 

Saya sudah memulai, saya sedang menguji ke MK sebenarnya dalam rangka untuk menegakkan sistem presidensial murni. dalam sistem presidensial murni itu tidak ada koalisi. karena Presiden di pilih langsung oleh rakyat! dan dia leluasa untuk membentuk satu kabinet tanpa harus terikat kepada Partai-partai. lalu tempat Partai Politik itu yah Politisi! Politisi itu hanya ada di Kabinet dan kemudian ada dibadan-badan perwakilan, sedangkan Jabatan-jabatan lain itu jabatan karir! tidak bisa orang tiba-tiba jadi hakim agung tanpa pernah menjadi Hakim! bagaimana orang tiba-tiba diangkat menjadi Hakim MK? coba baca UUD 45, syarat menjadi Hakim MK itu adalah seorang Negarawan yang memahami konstitusi. apa orang yang duduk-duduk aja dikampus, jadi guru besar sampe botak kepalanya tiba-tiba diangkat jadi Hakim Konstitusi, apakah dia negarawan? Negarawan itu harus teruji! teruji kiprahnya! barulah dia disebut sebagai seorang negarawan, kalau tidak pernah urus Negara, negarawan dari mana? tiba-tiba dari kampus kok negarawan? Jadi sebenarnya Partai tidak bisa mendiktekan sesuatu yang bukan proporsinya Partai!